Tambun Utara, Global Investigasi – Aliran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mencapai lebih dari Rp3 miliar dalam kurun waktu 2024 hingga 2025 di SMPN 6 Tambun Utara kini menjadi sorotan publik. Besarnya anggaran tersebut dinilai tidak sebanding dengan kondisi fisik sekolah yang disebut-sebut tidak mengalami perubahan signifikan.
Sejumlah pihak mulai mempertanyakan transparansi pengelolaan dana, khususnya pada pos pemeliharaan sarana dan prasarana yang setiap tahunnya menghabiskan ratusan juta rupiah.
🔎 Anggaran Besar, Hasil Dipertanyakan
Berdasarkan penelusuran, dana BOS yang diterima sekolah ini mencapai:
Tahun 2024: sekitar Rp1,7 miliar
Tahun 2025: sekitar Rp1,3 miliar (tahap awal)
Totalnya, dalam dua tahun terakhir, anggaran menyentuh angka Rp3 miliar lebih.
Namun ironisnya, kondisi sekolah di lapangan disebut tidak mencerminkan adanya penggunaan anggaran besar tersebut.
“Kalau memang anggarannya besar, seharusnya terlihat ada perbaikan signifikan. Tapi ini tidak,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
⚠️ Dugaan Modus Mulai Terkuak
Dari hasil investigasi awal, muncul sejumlah dugaan praktik yang mengarah pada penyimpangan anggaran, di antaranya:
Mark-up pengadaan barang
Laporan kegiatan fiktif
Penggelembungan biaya pemeliharaan
Dugaan kerja sama dengan pihak vendor
Praktik ini diduga dilakukan dengan cara membuat laporan seolah-olah kegiatan berjalan sesuai rencana, padahal realisasi di lapangan minim atau bahkan tidak ada.
💰 Potensi Kerugian Ratusan Juta Rupiah
Jika mengacu pada simulasi kasar:
Pos pemeliharaan: kerugian diperkirakan Rp200–350 juta
Kegiatan pembelajaran: sekitar Rp180 juta
Administrasi sekolah: sekitar Rp150 juta
➡️ Total potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp500 juta hingga Rp600 juta lebih.
Angka ini masih bersifat indikatif dan berpotensi lebih besar jika dilakukan audit menyeluruh.
🧨 Desakan Audit Menguat
Sorotan publik kini semakin tajam. Sejumlah aktivis dan masyarakat mendesak agar:
Dilakukan audit independen
Laporan penggunaan dana dibuka secara transparan
Aparat penegak hukum turun tangan
Minimnya keterbukaan informasi dari pihak sekolah justru semakin memperkuat kecurigaan publik.
⚖️ Belum Ada Penetapan Hukum
Meski dugaan semakin menguat, hingga saat ini:
Belum ada penetapan tersangka
Belum ada hasil audit resmi dari lembaga berwenang
Namun tekanan publik terus meningkat agar kasus ini tidak berhenti di isu semata.
🧾 Penutup
Kasus ini menjadi pengingat bahwa dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas belajar justru berpotensi disalahgunakan.
Jika dugaan ini terbukti, maka bukan hanya kerugian negara yang terjadi, tetapi juga masa depan pendidikan yang ikut dipertaruhkan.
Red
